Pengadaan Barang dan Jasa Secara Digital Bisa Cegah Korupsi !!
Pengadaan barang dan jasa secara digital atau e-procurement dinilai bisa membantu perusahaan menyelenggarakan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance -GCG) dan mencegah korupsi.
Proses e-procurement yang dilakukan secara online, tidak hanya membuat perusahaan lebih efisien, tapi juga transparan.
Hal tersebut diungkapkan oleh pakar e-procurement, Ika Mardiah. Menurutnya, layanan e-procurement seperti Mbiz.co.id bisa menjadi solusi untuk mencapai GCG, dan sekaligus mencegah korupsi. Hal ini tentunya akan berdampak baik bagi perusahaan.
“Dengan pengadaan barang dan digital, hal ini bisa membantu mencegah korupsi karena lebih transparan. Selain itu, karena prosesnya dilakukan secara online, tentu juga lebih hemat waktu dan biaya,” jelas Ika saat ditemui di kantor Mbiz, Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Sama seperti sektor pemerintahan, peluang korupsi di swasta pun cukup besar. Salah satu yang kerap dijadikan sebagai sumber korupsi adalah pengadaan barang dan jasa.
Mengutip data Indonesia Corruption Watch, Ika mengungkapkan bahwa pada 2016 ada sekira 41 persen kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa dari total korupsi yang ditangani. Jumlahnya naik menjadi 42 persen pada tahun lalu.
Melalui e-procurement, peluang untuk melakukan korupsi dinilai dapat dikurangi. Transparansi yang ada di dalam sistem online, kata Ika, membuat semua proses pengadaan barang dan jasa mudah dipantau.
“Pertanggungjawabannya juga mudah karena semua transaksi terekam dan buktinya ada dalam bentuk digital, yang sulit dimusnahkan,” tutur mantan Kepala Balai LPSE Jabar tersebut.
“Dengan pengadaan barang dan digital, hal ini bisa membantu mencegah korupsi karena lebih transparan. Selain itu, karena prosesnya dilakukan secara online, tentu juga lebih hemat waktu dan biaya,” jelas Ika saat ditemui di kantor Mbiz, Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Sama seperti sektor pemerintahan, peluang korupsi di swasta pun cukup besar. Salah satu yang kerap dijadikan sebagai sumber korupsi adalah pengadaan barang dan jasa.
Mengutip data Indonesia Corruption Watch, Ika mengungkapkan bahwa pada 2016 ada sekira 41 persen kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa dari total korupsi yang ditangani. Jumlahnya naik menjadi 42 persen pada tahun lalu.
Melalui e-procurement, peluang untuk melakukan korupsi dinilai dapat dikurangi. Transparansi yang ada di dalam sistem online, kata Ika, membuat semua proses pengadaan barang dan jasa mudah dipantau.
“Pertanggungjawabannya juga mudah karena semua transaksi terekam dan buktinya ada dalam bentuk digital, yang sulit dimusnahkan,” tutur mantan Kepala Balai LPSE Jabar tersebut.
Copyright : Liputan6.com,
No products in the cart.